Tampak hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Asisten 1, segenap jajaran OPD terkait, Ketua Tim Monitoring Musrenbang Kabupaten beserta OPD dan segenap anggotanya, Forkopincam Ngoro, Kepala UPTD Dinas/Koordinator Wilayah se Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Kecamatan Ngoro, Ketua BPD, Ketua LPMD, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, Kepala Sekolah di Kecamatan Ngoro, segenap tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Muslimat dan Fatayat, Perwakilan Perempuan. Bertempat di Pendopo Kecamatan Ngoro kabupaten Jombang. Senin (30/01/2023)
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab ketika sambutan menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses penyusunan dokumen RKPD yang ditujukan untuk menyampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,” ujar Bupati.
Lanjutnya, dengan adanya Forum Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan masukan, usulan maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Tahun 2024 merupakan awal dari perencanaan menengah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang nantinya akan dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati, hal itu tetap menjadi semangat kita bersama untuk menjadikan Jombang semakin maju, religius, dan berkarakter,” tuturnya.
Ditempat sama Kabid Pengembangan Prasarana wilayah dan tata ruang Bappeda Jombang Mokhamad Rakhmat Sunendar ketika diwawancara sejumlah media menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang di kecamatan Ngoro berjalan dengan lancar. Dengan masyarakat dan perwakilan desa sudah menentukan prioritas kecamatan terkait dengan rencana pembangunan di kecamatan Ngoro.
“Ada beberapa prioritas yang nanti akan diusulkan di tahun 2024 ini masih tetap berproses. Karena Musrenbang ini adalah salah satu tahap yang nantinya akan ada forum perangkat daerah. Sebagai lanjutan dari tahapan-tahapan untuk pelaksanaan RKPD ditahun 2024. Finalnya, akan dilaporkan penetapan APBD di bulan November sampai dengan Desember tahun 2023,” ucapnya.
Menurut Sunendar, untuk tahun 2024 memang fokus di pembangunan infrastruktur, karena tema di RKPD terbagi menjadi 3 tahun yaitu, pembangunan infrastruktur, ditahun 2025 ada penguatan SDM terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan penguatan hirilisasi terhadap agrobisnis.
“Harapan kita, usulan masyarakat akan kita dukung, dan kita realisasikan ditahun 2024 mengingat amanah dan usulan dari masyarakat terutama di kecamatan Ngoro. Yang pasti prosesnya panjang, dan proses tersebut selama 1 tahun, dan masih baru tahap ke 4 dari sekian belas tahapan yang kita lakukan, ” terangnya.
Sementara cukup bersabar dahulu karena proses masih panjang. Apapun usulan masyarakat tetap akan kita tampung.
“Tadi juga sudah ada hasil dari musyawarah desa dan musyawarah kecamatan untuk menentukan prioritas di kecamatan Ngoro. Prioritas terbesar adalah jalan. Dan sudah disepakati adalah pembangunan jalan kabupaten, ” ungkap Sunendar.
Hal yang sama juga disampaikan Camat Ngoro Endro Wahyudi bahwa
tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten di kecamatan yaitu membahas,menyepakati dan memverifikasi kegiatan Prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
“Rangkaian kegiatan musrenbang tahun ini telah diawali Musrenbang desa pada awal bulan Januari dengan hasil penginputan usulan prioritas desa di sistem informasi Pembangunan Daerah di mana sebanyak 7 desa mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi jalan, sebanyak 8 desa mengusulkan pembangunan PJU dan sebanyak 7 Desa mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi Jitut (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) ,” pungkas Camat Ngoro Endro Wahyudi.(nes).
