Jombang,hobbykeren.com – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan penting perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Acara yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi. Bertempat di Ruang Bung Tomo, Kamis (26/3/2026).
Bupati Jombang, Warsubi memaparkan visi besar Jombang tahun 2027 yang menitikberatkan pada integrasi ekonomi dan kesejahteraan merata. Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan tahun 2027 harus selaras dengan potensi riil daerah. Adapun tema yang ditetapkan “Integrasi Pengembangan Industri – Perdagangan dengan Sektor Primer.”
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan dan selaras dengan tema besar kita. Sektor industri dan perdagangan harus mampu menyerap serta memperkuat sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi fondasi ekonomi rakyat Jombang,” tegasnya.
Dalam menyusun rencana kerja, Bupati memberikan empat instruksi tegas kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar perencanaan bersifat akuntabel, diantaranya Adaptif & Inovatif, mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis. Efisiensi Berorientasi Dampak, bahwa setiap program harus dihitung secara tepat dan realistis berdasarkan dampaknya bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Serta Kepatuhan Anggaran yang memenuhi mandatory spending, khususnya alokasi minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.
“Ke depan, arah pembangunan Kabupaten Jombang akan terus diperkuat melalui implementasi 8 Program Prioritas Asta Cita Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Program ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan” tuturnya.
Bupati Warsubi juga merinci delapan pilar utama yang akan menjadi kompas pembangunan Jombang ke depan, yang meliputi Pembangunan desa dan kota yang inklusif untuk semua; Peningkatan SDM unggul dan berdaya saing; Pengentasan pengangguran dan pengurangan kemiskinan; Pembangunan infrastruktur berkelanjutan; Penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan Penciptaan harmoni sosial serta transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Salah satu poin penting yang juga disampaikan adalah komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa. Bupati mengumumkan kelanjutan program Desa Maju dan Sejahtera dengan skema bantuan keuangan khusus. “Kami memastikan setiap desa di Jombang akan memperoleh anggaran minimal Rp800 juta melalui tambahan bantuan keuangan khusus. Ini adalah langkah nyata untuk membangun desa dan kota untuk semua,” tegasnya.
Selain itu, untuk pemerataan infrastruktur, Pemkab Jombang menetapkan kebijakan prioritas kecamatan dengan alokasi Rp1 Miliar per kecamatan untuk peningkatan jalan kabupaten. Rp 200 Juta per kecamatan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Musrenbang kali ini juga menjadi momentum penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jombang oleh Wakil Ketua DPRD, Octadella Billytha Permatasari, MBA. Intl., kepada Bupati. Bupati berharap aspirasi masyarakat yang diserap legislatif dapat terintegrasi penuh dalam dokumen RKPD. “Saya berharap seluruh perangkat daerah mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD agar aspirasi masyarakat yang diserap melalui kawan-kawan legislatif dapat terakomodasi secara optimal dalam RKPD 2027,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Jombang, Hartono ketika di wawancarai memaparkan, prioritas RKPD 2027 adalah strategi pembangunan yang memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil, terutama kelompok rentan dan pelaku Usaha Mikro, Kecii, dan Menengah (UMKM). “Ada 5 permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di 2025, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,” paparnya.
Ia menekankan, untuk menekan permasalahan tersebut perlu adanya kolaborasi dari semua pihak menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. “Dengan kondisi saat ini kita perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Selain itu Bapperida Kabupaten Jombang akan melakukan penyesuaian anggaran ulang OPD, bersama Inspektorat dan BPKAD agar permasalahan di 2026 tidak terjadi lagi di 2027, ” pungkasnya.(ret)
