Jombang, Hobbykeren.com – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) pada tahun 2023 targetkan angka stunting turun di angka 18,9%. Untuk mencapai angka tersebut, DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang bakal memaksimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Jombang.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat membuka Jambore Kader Poktan/Tim Pendamping Keluarga dalam mensukseskan penurunan stunting di Kabupaten Jombang yang bertempat di ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Senin (27/2/2023).
Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab ketika sambutan menyatakan upaya penurunan stunting dapat dilakukan melalui dua intervensi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, sedangkan intervensi sensitif menjadi tanggung jawab di luar sektor kesehatan.
“Dengan demikian, stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan PPKB, melainkan semua OPD terkait. Dan salah satu sektor penting dalam intervensi sensitif adalah optimalisasi kader/tim pendamping keluarga (TPK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, ” ujar Bupati.
Lanjutnya, peranya diantaranya adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting.
“Mereka akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting, ” terangnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB- PPPA) Kabupaten Jombang, dr Pudji Umbaran dalam jambore ini pihaknya menghadirkan 200 orang, diantaranya 150 tim pendamping keluarga dari 306 desa, sisanya penyuluh KB lintas sektor terkait dan beberapa Ormas.
“Persoalan stunting masih sangat krusial di Indonesia karena angkanya masih tinggi, sementara stunting sendiri tidak bisa diselesaikan ditingkat pemerintahan saja, maka ada keikutsertaan semua pihak, baik itu disektor pemerintah, swasta, TNI-Polri. Peran serta ini yang harusnya kita maksimalkan dalam upaya pendampingan stunting di Kabupaten Jombang, angkanya cukup tinggi,” jelasnya.
Pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Jombang berada di angka 22,1%. Untuk tahun 2023, DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang memiliki target penurunan stunting diJombang memiliki target penurunan stunting di angka 18,9% hingga 15%.
“Untuk target di tahun ini kalo bisa kita turunkan diangka 18,9%, kemarin 21,2% harusnya kita turunkan 18,9 ternyata naik menjadi 22,1%, nah harapan kita harus kita turunkan, kalo bisa ditahun 2023 ini kalo bisa 15% harapan kita seperti itu,” lanjutnya.
“Kami di tahun 2023 betul-betul memaksimalkan fungsi TPK untuk terus berupaya melakukan pendampingan dalam rangka penurunan stunting, kita tetap melakukan strategi-strategi dan penguatan dan memahamkan kepada bapak ibu semua bahwa stunting itu bukan masalah yang remeh, tetapi urusan kita semua termasuk juga peran serta masyarakat, ormas dan sebagainya. Salah satunya adalah tim pendamping keluarga yang bermitra dengan kita,” sambungnya.
dr Pudji juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini, Wabup Sumrambah berpesan agar setiap rumah warga di Kabupaten Jombang dapat memiliki sumber gizi yang berasal dari tanaman vang vang ditanam dipekarangan rumahnya masing-masing.
“Jadi tekanan Pak wabup adalah bagaimana desa itu paling tidak menyediakan area yang bisa digunakan untuk ditanami sumber sumber gizi, entah itu dalam bentuk tanaman ramban
atau yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan gizi, kalau itu bisa dilaksanakan insyaallah yang namanya orang kekurangan gizi tidak akan terjadi,” ucapnya.
Perlu diketahui, kegiatan jambore yang digelar oleh DPPKB- PPPA Kabupaten Jombang ini menghadirkan narasumber dari BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Wakil Bupati Jombang sekaligus
memberikan arahan bagi IPK yang hadir di kesempatan tersebut.(tyas)
